Parlemen Dunia Tolak Pernyataan Trump Soal Yerusalem Dan Terima Resolusi Yerusalem Dari Indonesia

Jenewa, Swiss Inter Parliamentary Union (IPU) atau Parlemen Dunia baru saja selesai menggelar sidang ke-138 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, selama 3 hari, yakni sejak 24 hingga 26 Maret 2018. Sidang tersebut dihadiri oleh 146 negara dan dihadiri langsung oleh 69 Ketua Parlemen (DPR) dari negara-negara anggota. Secara keseluruhan, total peserta ada 1.539 anggota delegasi, termasuk diantaranya 12 anggota delegasi dan 3 adviser dari DPR RI.

Sidang ini secara khusus membahas Resolusi terkait kebijakan pemerintahan Donald Trump mengenai Yerusalem yang ditetapkan sebagai ibu kota Israel tahun lalu.

Delegasi DPR RI terpilih sebagai anggota Drafting Committee on Emergency Item atau Panitia Penyusun Hal-Hal Darurat mewakili parlemen dari kelompok negara Asia-Pasifik.

Terpilihnya Indonesia sebagai perwakilan dari negara Asia Pasifik menurut salah satu delegasi DPR RI Bara Krishna Hasibuan  menunjukkan pengakuan dunia internasional atas peran strategis Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global.

“Saya merasa terhormat dapat mewakili parlemen Asia Pasifik dan Indonesia, khususnya dalam penyusunan resolusi ini,” kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, dikutip dari Republika.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BSKAP) DPR RI Rofi’Munawar turut menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memindahkan ibukota Israel, dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Dilansir dari TribunNews, Rofi mengatakan ada empat draft resolusi yang diajukan oleh 4 negara di Timur Tengah terkait kebijakan Trump.

“Dalam sidang IPU kali ini, ada empat proposal draft resolusi emergency item yang diajukan Palestina, Kuwait, Bahrain, dan Turki, yang semuanya terkait kebijakan Donal Trump yang memindahkan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem,” ujar Rofi’, di Jenewa, Swiss, Minggu (25/3/2018).

Keempat draft resolusi itu pun diusulkan Delegasi Indonesia, agar bisa disatukan menjadi satu rancangan resolusi agar lebih fokus dan memiliki kemungkinan besar menang dalam voting. Selain agar memperoleh kans menang lebih besar, usulan penggabungan tersebut adalah untuk menyatukan suara. Sehingga tidak hanya suara negara-negara yang berpenduduk muslim saja, namun juga negara lainnya yang menaruh perhatian terhadap isu sensitif ini.

Bara Krishna Hasibuan menjelaskan total ada lima poin dalam preambule dan 10 poin dalam resolusi tersebut yang pada dasarnya mengecam keras keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memberikan dukungan kepada Palestina dalam membela hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas Yerussalem.

“Resolusi itu juga menegaskan keputusan unilateral terkait Yerusalem bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional,” kata Bara, dikutip dari Republika.

Drafting Committee juga menerima usulan Indonesia yang disampaikan Bara, yaitu mendorong Israel dan Palestina untuk kembali melakukan proses perdamaian melalui kerangka internasional demi tercapainya solusi two state berdasarkan batas-batas wilayah yang berlaku sebelum terjadinya perang antara Israel dan negara-negara Arab pada tahun 1967.

“Diterimanya usulan ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dalam mendorong parlemen-parlemen sedunia untuk bersatu dan mencari solusi permanen demi tercapainya penyelesaian masalah status Palestina, khususnya Yerusalem, secara komprehensif,” ujar Bara, dikutip dari Republika.

Comments via FB
37 Views

Beli selasih sama mbak Ica
Beli geliga sama mbak Sonya
Terimakasih sudah membaca
Baca juga artikel lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *