Parlemen Denmark Dinilai Melanggar HAM Setelah Keluarkan Aturan Tentang Larangan Menggunakan Cadar

Kritik demi kritik dilemparkan kepada parlemen Denmark yang dimana pada hari Kamis (31/5) membuat kesepakatan baru tentang larangan penggunaan cadar di area publik.

Seperti yang dikutip dari Tempo.co, Larangan tersebut akan mulai berlaku setlah dua bulan sejak penetapan kesepakatan yakni pada 1 agustus 2018.

Bagi mereka yang ketahuan mengenakan cadar di area publik akan dijatuhi denda sebesar 1.000 Krona Denmark atau sekitar Rp 2,2 juta.

Terkhusus bagi mereka yang telah berulangkali melanggar aturan atau kesepakatan ini, maka akan dikenakan denda khusus sebesar 10.000 Krona Denmark atau sekitar RP. 22 juita.

Negara Nordik yang paling kecil ini bukanlah negara pertama yang membuat keputusan larangan menggunakan cadar. Sebelumnya ada Perancis yang meresmikan aturannya pada tahun 2011.

Selanjutnya diikuti oleh negara eropa barat lainnya seperti Belgia dan Austria yang mengesahkan aturan yang serupa. Namun demikian, masih banyak negara eropa yang berdebat tentang membuat keputusan yang sama.

Sejatinya negara yang memiliki pendapatan perkapita terbesar tersebut membuat keputusan tersebut karena memandang aksi teror yang sudah meluas di dunia. Kewaspadaan tersebut dinilai oleh banyak front telah melenceng dari julukan negara Denmark yakni negara yang paling menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kelompok HAM di denmark memandang bahwa penetapan larangan tersebut telamelanggar hak kaum wanita Muslim.

Gauri Van Gulik yang merupakan Direktur Amnesty International berpendapat bahwa mereka wanita Muslim harusnya bebas berbusana apapun untuk mengekspresikan identitas atau kepercayaan mereka.

“seharusnya larangan menggunakan cadar hanya ditetapkan untuk hal-hal tertentu yang menyangkut kemanan publik, bukan secara umum,” lanjut Van Gulik.

Comments via FB
69 Views

Menulis adalah profesi keabadian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *